tugas bupati walikota. 4. tugas bupati walikota

Mekanisme Penggantian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang Tersandung Korupsi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan. Enam Pj Bupati. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan. Untuk masa jabatan seorang Kepala daerah yaitu. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. 32/2004 Pasal 25 huruf c bahwa ”Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan. Kedudukan seorang bupati sejajar dengan seorang walikota yang merupakan kepala daerah untuk wilayah kotamadya. Gubernur, Bupati, dan Walikota pada setiap daerah dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. 10. c. Baca juga: Ini Perbedaan RT dan RW: Lengkap dengan Ruang Lingkup, Tugas dan Fungsinya, Jangan Salah! Bupatijawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 1. BGS/BSG dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya. Bupati / walikota diajukan oleh partai politik / gabungan partai politik yang mempunyai kursi minimal 15% di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setempat. Kepala Daerah. Gubernur menjadi kepala daerah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat di daerah. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,. SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI. Bupati Langkat Syah Afandin 7. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan. Lurah mendapat wewenang dari bupati atau wali kota. s. Nomor : 55 Tahun : 2021Apabila Gubernur/bupati/walikota diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (5), Wakil Gubernur/wakil bupati/wakil walikota melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/bupati/walikota sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bupati/Wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah. PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bupati Padang Lawas Utara Andar Amin Harahap 4. b. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan yang “strategis”, karena perannya sangat besar membantu kepala daerah dalam. Untuk perangkat daerah yang. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana untuk Pjs Gubernur diisi PNS dengan posisi sebagai pejabat tinggi. menurut para Pemohon, terdapat subjek hukum yang menjabat sebagai kepala daerah yakni (1) Gubernur/Bupati/Walikota itu sendiri, dan/atau (2) Wakil. [1] Kepala daerah untuk. Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), gubernur, bupati, wali kota dan masing-masing wakilnya merupakan pejabat negara. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan divisi dan wilayah kerja. Gubernur/bupati/walikota menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara. Selain itu, permendagri juga akan mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pj kepala daerah. Pengertian Camat. Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia, berikut isinya: 1) Bahwa berdasar Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 TahunBupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota. Referensi. Berfungsi tidaknya Camat dalam melaksanakan tugas- PEMBAHASAN tugas tersebut, akan sangat tergantung seberapa besar Pengaturan Pendelegasian Wewenang Bupati delegasi kewenangan yang diberikan oleh Bupati atau kepada Camat Berdasarkan Peraturan Perundang- Walikota kepadanya. C. Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota; Sewa BMD ini dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota. 5. Seorang Wali Kota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk. Ada lima orang Plt Gubernur dan 39 Plt walikota dan bupati. Peraturan bupati atau walikota/kepala daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundangundangan yang meruapakan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah kabupaten/kota, yang. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. Kewajiban Wakil Bupati Bupati 1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. f. c. (2) Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan Semakin baik kinerja kepemimpinan kepala daerah, maka akan semakin cepat pula perkembangan sebuah daerah. Di samping ketentuan mengenai kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023, Pasal 201 UU 10/2016 juga menetapkan batasan khusus bagi masa jabatan kepala daerah hasil pilkada 2020. 5. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA KELURAHAN KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI, Menimbang : a. Jatim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Penjabat (Pj) Bupati dan Walikota bagi kabupaten/kota yang kepala daerahnya habis masa jabatan per hari ini, untuk sesi kedua, di Gedung Negara. Akan tetapi, berdasarkan Permendagri 1/2018 tentang Perubahan atas Permendagri 74/2016, kata plt berganti. Dalam Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa: “ Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli ”. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Perda. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. 14. Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang dilarang: a) melakukan mutasi ASN; b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; c) membuat kebijakan tentang. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah yang melaksanakan tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Daftar nama bupati yang masa jabatannya habis pada 2023. Unsur Panitia Pilkades tingkat Desa Contoh Pk Bupati/Walikota Ke Camat/Lurah No Lokasi Dasar Hukum Bidang Kewenangan 1 Kota Bandung Kep. Pembentukan Staf Khusus Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo di angkat berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 8 tahun 2021 perubahan ketiga dari Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata hubungan kerja dan Standar kompentensi Staf khusus Kepala daerah. 2) Batasan-batasan kewenangan (Plt) Bupati/Walikota dalam sistem pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Selasa, 22 Mar 2022 14:14 WIB. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Masa kerja minimal 10 tahun. Ketentuan mengenai kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Keputusan Bupati Nomor 551. Fauzan memasang gambar Bupati Lumajang Thoriqul Haq yang sedang bersanding dengan Bupati Pamekasan. Tugas dan Wewenang; Tugas walikota, gubernur, dan bupati sebagai kepala daerah adalah: masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. kepada Bupati/Walikota dan KPU Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Bupati/Walikota berakhir. Menurut undang-undang ini, yang termasuk pejabat negara, yaitu: Presiden dan. Pertanggungjawaban Kepala Daerah - Bupati/Walikota. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 33 Tahun 2020 Tentang GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA #Produk hukum aktual. Pasal 14 (1) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan. Sedangkan, peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Pembahasan mengenai wewenang walikota dan bupati dipaparkan dalam buku UUD 1945 & Perubahannya yang ditulis Redaksi Bmedia. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan. tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang; 8) mengamankan dan memelihara BMD; 9) membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan. Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. (4) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. 207 anggota DPRD Provinsi, dan 17. lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyiapan Peraturan Daerah Prosedur penyiapan Perda diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. 2. kecuali uru d. Sebagai pengganti sementara kepala daerah, penjabat bertugas menggantikan peran kepala daerah. (2) Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana. pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) yang bersumber dari APBD; 3. BAB III Walikota Fungsi : memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota Tugas : memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pemanfaatan fungsi staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik. Percampuran antara wewenang Bupati/Walikota dalam rencana tata ruang dan dalam menetapkan lokasi konsolidasi tanah dengan tugas Bupati/Walikota sebagai tim koordinasi dalam konsolidasi tanah. Unsur Panitia Pilkades. kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Politisi PKB Sebut Cak Thoriq dan Ra Badrut Layak Maju di Pilgub Jatim Kabar 25 Sep 2023. Mekanisme pengusulan sampai pelantikan calon tersebut juga akan diatur secara detail baik untuk pj gubernur maupun pj bupati atau wali kota. NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Walikota. masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Artinya, tugas pokok Camat tetap melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dan disertai dengan tugas umum pemerintahan. Hukum, Kepegawaian dan Humas IPDN ini menyampaikan bahwa pihaknya. 2 Tugas Menteri Keuangan Selaku Pemegang Kekuasaan Atas. Sejumlah perbedaan kepala desa dan lurah yang paling utama terlihat dari peraturan, mekanisme pengangkatan, jenis jabatan, kewenangan, hingga tugas, serta masa kerja. " Kepala pemerintah daerah melaksanakan tugas eksekutif di daerahnya, sedangkan untuk legislatif di daerah diberikan kepada lembaga DPRD. Pemhumas perihal penunjukan pelaksanaan tugas sehari harikepada Bupati/Walikota melalui Camat. Hasil pelaksanaan tugas TRC tanggap darurat dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait merupakan bahan pertimbangan bagi : a. Bupati. Plt Ketua DPRA, Safaruddin. Tugas mereka adalah mempersiapkan pemilu 1999. sedangkan seksi media baru berurusan dengan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya. 156-dishub/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Dan Penertiban Lalu Lintas, Perparkiran Dan Pedagang Kaki Lima (pkl) Di Kab. 2. Pasal 11Sebab banyak kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan walikota, yang kembali maju dalam Pilkada. Kepala daerah baik wali kota dan bupati, melakukan tugas pemerintahan dibantu oleh secretariat daerah. 35. Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. walikota pekanbaru: 56: bupati pelalawan nomor ktps. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 5. Bupati atau Walikota. o. 2 (dua) personel untuk setiap pejabat, bagi7. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan. Di dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh seorang wakil bupati, sedangkan walikota dibantu oleh seorang wakil walikota. Mereka tinggal melanjutkan. 2 Praktek Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41. Secara Singkat Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota bertugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun tugas-tugas yang dilimpahkan kepada camat di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut: 1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. persyaratan untuk membantu tugas gubernur/walikota/bupati. Gubernur, Bupati & Walikota untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Bersih Narkotika” dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. 00 WIB. Bupati Pidie Jaya: H. Tugas dan Wewenang Anggota DPRD Provinsi. Di dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa seorang gubernur, walikota, atau bupati bisa kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah masa jabatannya habis hanya untuk satu periode masa jabatan saja. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 4. sebagian tugas delegatif binwas desa oleh bupati/walikota kepada camat, dan 3). Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. b. Jawatan Keamanan yang merupakan sebutan dariSeksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota; 3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui. Selain pengaturan mengenai pelimpahan tugas dan kewenangan bupati/wali kota beserta pengaturan mengenai pendanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan tersebut, disebutkan dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang. 1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wakil Walikota melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 1. Adalah pemimpin suatu kelurahan yang diangkat oleh bupati atau wali kota, atas usul camat. Daerah-daerah tersebut lantas. Tugas dan fungsi staf ahli sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah. 3. Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karakteristik anggaran masih mengalami perubahan-perubahan. BGS/BSG dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. 11. Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; b. Adapun, sesuai Peraturan Presiden. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. 3. 2. Juga sekaligus dilakukan serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan dari purna tugas Bupati/Walikota kepada Pj. 2. Kemudian hal tersebut juga diperkuat dengan pihak yang mengangkat ASN dan kepala daerah ( Gubernur, Walikota, dan Bupati) berbeda satu sama lainnya, dimana pengangkatan, pegawai ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ASN. Berdasarkan PP No. Perwali No 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Perwali No 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Hidup Bersih, Sehat, Disiplin dan Produktif pada Masa Pandemi Covid 19 Menuju Tatanan Normal Baru. 360/bpbd/2020/414, tentang perubahan atas keputusan bupati nomor : kpts. Adapun kepala daerah kota adalah seorang walikota. Judul. Secara teoritis, staf ahli adalah jabatan yang sangat strategis, karena Tugas Bupati dan Wakil Bupati – Bupati dalam hal otonomi daerah adalah sebutan untuk kepala daerah pada tingkat wilayah kabupaten. b. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun peresmian ini dilakukan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/8252/OTDA tanggal 24 Oktober 2016, tentang Peresmian Pelaksana Tugas Bupati/ Walikota dan Serah Terima Nota. (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. (4)Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota. Dari jumlah itu, 101 kepala daerah akan. tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah. Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang. Sejauh ini, KPK telah menyelidiki kasus. Masa tugas Komisi berakhir setelah proses pertanggungjawaban Kepala Daerah dinyatakan selesai. b. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pd, M. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat. Bupati Padang Lawas Utara: Andar Amin Harahap 4.